Make your own free website on Tripod.com

PROYEK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN

  Merupakan sebuah program bantuan pemerintah yang ditujukan bagi upaya pengentasan kemiskinan di Perkotaan dengan memberikan Modal Sosial (Sosial Capital) untuk dapat dikelolah oleh masyarakat melalui 3 (tiga) aspek pemberdayaan (TRIDAYA) yaitu ; (1) Pemberdayaan Lingkungan meliputi peningkatan terhadap berbagai sarana dan prasarana lingkungan yang ada (2) Pemberdayaan Sosial meliputi kegiatan yang bersifat kegiatan sosial seperti pemberian santunan pendidikan(beasiswa), bantuan kesehatan dan lain sebagainya yang diberikan kepada masyarakat tidak mampu dan (3) Pemberdayaan Ekonomi meliputi  pemberian modal kerja melalui kegiatan simpan pinjam.

Sumber dana P2KP berasal dari APBN dan APBD sebagai dana pendamping. Tiap-tiap lokasi sasaran mendapatkan bantuan dana 150 juta  atau  250 juta tergantung besaran penduduk miskin lokasi sasaran.Dana tersebut akan cair dalam 3 (tiga) tahap, tahap pertama 30%, tahap kedua 50 % dan terakhir 20%.Peruntukan penggunaan Dana sesuai dengan pola konsep pemberdayaan TRIDAYA diatas. Pemberian Bantuan ini dilaksanakan dalam dua model, yang pertama Bantuan diberikan sebagai Insentif Hibah bagi kegiatan-kegiatan pemberdayaan Lingkungan dan Sosial yang mana kegiatan ini tidak ada kewajiban mengembalikan dana (Hibah). Kedua bantuan diberikan dalam bentuk Pinjaman Bergulir melalui kegiatan simpan pinjam untuk pemupukan modal kerja bagi masyarakat miskin.

Pengelolaan dana ini dilakukan oleh sebuah lembaga yang disebut sebagai Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) di tingkat Kelurahan yang beranggotakan 9, 11 atau 13 orang warga masyarakat terpilih dalam arti mereka yang dinilai memiliki kredibilitas tinggi dalam masyarakatnya. BKM membawahi 3 unit pengelolah (UP) yaitu UP Lingkungan, UP Sosial dan UP Ekonomi/Keuangan. Kemudian di tingkat masyarakat akan dibentuk Kelompok-kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang beranggotakan minimal 5 orang  yang pada saatnya akan mengajukan berbagai proposal sesuai kebutuhan masyarakat. KSM dibentuk berdasarkan kebutuhan riil masyarakat artinya tidak dibatasi oleh kewilayahan semisal satu RT karena itu KSM bisa bersifat Lintas wilayah.

Ada beberapa kegiatan yang harus dipenuhi oleh masyarakat agar dana yang telah ditetapkan dalam P2KP oleh Pemerintah itu dapat cair. Diantaranya pada tahap awal  harus muncul Relawan masyarakat yang dalam  satu kelurahan minimal berjumlah 25 orang. Relawan akan membantu suksesnya pelaksanaan P2KP namun demikian ia bersifat sukarela karena itu tugas-tugas relawan ini tidak bersifat mengikat. Setelah direkrut para relawan ini akan dilatih agar memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup dalam membantu sukses pelaksanaan P2KP.

Tiap-tiap Kelurahan penerima P2KP akan didampingi oleh seorang Fasilitor Kelurahan, yang sesuai dengan namanya melaksanakan tugas fasilitasi agar proyek ini dapat diterima oleh masyarakat dan memastikan bahwa proyek ini berjalan dengan baik. Faskel akan bertugas selama kurang lebih 21 bulan terhitung mulai Bulan Januari 2005. Setelah habis masa tugasnya maka berhasil tidaknya proyek ini sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sendiri. semoga P2KP ini memang beda artinya bukan saja dari segi manajemen proyeknya tetapi lebih dari itu adalah beda karena adanya keihlasan  dan tekad masyarakat yang tulus untuk dapat menolong  warga yang kurang mampu.