Make your own free website on Tripod.com

GABUNGAN HIMPUNAN PETANI PEMAKAI AIR

MENGGUGAT KETIDAKADILAN

  Sejalan dengan era reformasi yang diwarnai dengan kegalauan masyarakat petani dalam menghadapi kesulitan hidup. Dimana bagi petani, budidaya usaha tani dengan menanam padi tidak memberikan keuntungan lebih. Biaya produksi yang tinggi, tenaga kerja semakin langka (sulit) terutama bagi kaum muda, banyak yang memilih jadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pergi keluar negeri dengan kompensasi yang lebih menjajikan, pengairan yang tidak mencukupi, yang berakibat harus mengeluarkan uang tambahan untuk membeli air, pupuk yang selalu meningkat harganya, dan lai-lain. Hal demikian akhirnya membuat kesabaran para petani tergerus, sehingga memunculkan kesadaran baru (sikap kritis) terhadap hal-hal yang menghambat atau tidak sejalan dengan kepentingan mereka. Ada keberanian sikap untuk bertindak (melawan), yang pada dasarnya budaya yang demikian ini “tidak dimiliki” oleh petani sebelumnya.(sebenarnya kurang tepat untuk mengatakan kata “tidak dimiliki” disini seolah-olah mempunyai pengertian tidak sama sekali, tetapi yang dimaksud sebenarnya karena toleransi petani yang demikian tinggi/besar, sehingga sudah biasa dikorbankan.) Akibatnya mereka pasrah (tidak berdaya) terhadap keadaan yang menimpa (mengungkung) mereka.

Diperparah lagi oleh sikap pemerintah yang menjadikan petani sebagai komoditas politik, dimana kebijakan regulasi, petani selalu menjadi korban dan dijadikan tumbal sebagai alat stabilisasi harga.

Dengan melihat kenyataan diatas kehidupan/sikap petani yang dahulu “nrimo , ewuh pakewuh” penuh dengan toleransi, nilai-nilai yang demikian akhirnya luntur dengan menggugat rasa ketidakadilan terhadap nasib mereka terhadap hal-hal yang dianggap menghambat kepentingan mereka. Para petani sadar bahwa untuk merubah kondisi seperti yang diinginkan Timbul kesadaran untuk meningkatkan kelompok-kelompok yang ada di masing-masing desa menjadi kekuatan yang lebih mempunyai daya pressure tinggi menjadi Gabungan Himpunan Petani Pemakai Air dengan nama Tirto Wahyu Tumurun .

Gabungan HIPPA terdiri enam desa yang ada di wilayah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo, yang menjadi satu dalam Daerah Pengelola Irigasi yang menjadi obyek studi.    

Apabila mereka melakukan secara individu akhirnya akan menjadikan sebuah cita-cita yang utopis. Untuk itu sarana yang dipakai dengan menggunakan saluran organisasi/kelompok sebagai basis gerakan  perubahan, yang memungkinkan petani mempunyai peluang lebih besar dalam mencapai tujuan yang diinginkan.   

Sejalan dengan pemikiran  Drajad Tri Kartono (2004), bahwa kelompok-kelompok akan dipandang progresif ketika dia tahu apa yang menjadi tujuan dan juga kebutuhan-kebutuhan mereka yang seharusnya terpenuhi oleh sistem, namun ternyata mereka terpinggirkan. Lebih lanjut dikatakan, dengan pengorganisasian ini akan mampu menguatkan dan menumbuhkan keberanian masing-masing individu untuk berteriak menentang penindasan.

Para petani masuk kedalam organisasi Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA) sebagai wadah dalam memperjuangkan kepentingan petani, khususnya masalah air/irigasi. Namun seperti yang telah dipaparkan didepan, kekuatan satu kelompok kurang efektif untuk memberikan tekanan/bargainingnya kurang kuat sehingga harus ada kesadaran untuk meningkatkan kelompok-kelompok yang ada di masing-masing desa.

 Kesadaran ini sebenarnya dipicu oleh kekeringan yang terjadi pada tahun 2002. Walaupun ada beberapa faktor  penyebab kekeringan itu sendiri, akan tetapi seolah-olah ada sandaran untuk melampiaskan kegagalan panen mereka terhadap salah satu faktor penyebab kegagalan yaitu PDAM yang mengambil air dari sumber Daerah Irigasi Cemer Atas.

 

 

Selintas pandang tentang HIPPA

Kelompok HIPPA sebenarnya inisiatif  bentukan dari pemerintah dengan pola keseragaman dari pusat pada tahun 1982. Tetapi di wilayah kecamatan Jenangan rata-rata dibentuk sekitar tahun 1995 keatas. HIPPA dibentuk dengan harapan dapat sebagai wadah oleh dan untuk masyarakat yang dilandasi kesadaran atas adanya kepentingan bersama, dengan tujuan mendaya gunakan potensi air irigasi di tinkat usaha tani yang tersedia di desa, untuk kesejahteraan masyarakat petani pemakai air. Walaupun tujuannya begitu baik, perjalanannya pertama kali kurang direspon, dimana keanggotaanya berdasar rasa sungkan sehingga keberadaanya kurang bisa menyatu dengan kebutuhan petani. Ini sejalan dengan gerakan sosial yang terjadi di Dunia Ketiga pada umumnya, seringkali senantiasa berkaitan secara tidak langsung dengan pendekatan perubahan sosial yang dominan (mainstream approach), yakni perubahan sosial yang direkayasa oleh negara , melalui apa yang disebut sebagai pembangunan (development) (Mansour Fakih, 2004 :38). Lebih lanjut dikatakan bahwa: pelbagai studi dimaksudkan untuk memahami watak perlawanan dan kritik terhadap modernisasi, yaitu suatu skenario yang diasumsikan dan dirancang untuk membawa kemajuan dan kemakmuran di dunia ketiga. Namun pembangunan dipandang oleh rakyat ternyata justru sebagai penyebab kemacetan ekonomis, krisis ekologis, serta berbagai kesengsaraan rakyat di dunia ketiga.

 Dilain pihak Juru Pengairan sebagai petugas yang mewakili lembaga formal beranggapan yang penting dibentuk kelompok dahulu, untuk menunjukkan salah satu indikator bahwa mereka itu betul-betul bekerja, dengan menunjukkan administrasi keberadaan kelompok di masing-masing desa yang menjadi tanggung jawab binannya.

 

Susunan pengurus Gabungan HIPPA  Tirto Wahyu Tumurun  

1. H Nuruddin              : Ketua

2. Sukarno                  : Wakil ketua

3. Sudirman                :  Sekretaris

4. Suyono                   : Wakil Sekretaris

5. Subandi                   : Bendahara

6. Suwarni                   : Wakil Bendahara

7. Kemis                      : Bagian Teknis

 8. Tumiran                  : Anggota

 

Seiring dengan perubahan keadaan, dimana untuk budidaya usaha tani tanaman padi mengalami kegagalan disebabkan oleh kekeringan, kelompok-kelompok yang sudah terbentuk, dahulu hanya merupakan papan nama saja, karena kebutuhan terhadap air sawah tidak bisa mencukupi, akhirnya timbul kesadaran dari individu-individu terhadap peran dan fungsi kelompok HIPPA.

 

Daerah Pengelolaan Irigasi

 

Daerah pengelolaan irigasi di wilayah kecamatan Jenangan terbagi dalam dua wilayah kerja:

1.      Sebelah selatan, wilayah kerja Cabang Dinas kimpraswil Pulung.

      Daerah irigasi Cemer atas. 

2.      Sebelah utara, wilayah kerja Cabang Dinas kimpraswil Babadan.

Daerah irigasi Asin atas dan Asin bawah

Daerah irigasi Cemer Atas , mengairi areal sawah teknis 1041 ha, dengan perincian sebagai berikut :

NO

D E S A         

BAKU SAWAH

 

JENANGAN  

104                          

 

JIMBE                                        

144 

 

PLALANGAN                           

262 

 

SETONO                                      

40 

 

SINGOSAREN                            

138 

 

MRICAN                                     

353                          

 

 

1041 

 

                                                               

Kekeringan Pemicu Solidaritas Sosial

               Ketika pemenuhan kebutuhan terhadap air masih tercukupi tidak ada gejolak sosial yang terjadi. Pola hubungan dalam strata sosial saling terjadi hubungan yang harmonis antar individu ataupun antar kelompok.. Namun setelah terjadi kekurangan terhadap pemenuhan kebutuhan yang minimal, terjadi pergeseran diantara hubungan itu sendiri. Mula-mula terjadi pola-pola pewarnaan karakter baru yang berbasis kepada kepentingan individu , yang pencapainnya bisa dilakukan dalam kelompok. Kondisi tersebut pada gilirannya akan memunculkan kompleksitas konflik.

Hegomoni birokrasi yang terjadi di masa lalu menghasilkan pengalaman yang bias bagi kepentingan individu sehingga polarisasi di masyarakat terjadi.

Menurut Y.B. Widyo Hari M dan Prawoto (2004), polarisasi pada dasarnya merupakan proses teridentifikasikannya karakter atau kepentingan masyarakat yang menyebar dan variatif yang pada gilirannya akan memunculkan kerawanan konflik karena mereka bergulat kepada kepentingannya sendiri-sendiri. Konflik tetap merupakan bagian dari polarisasi dan pada saat tertentu akan terjadi pengkristalan identitas dan karakter yang akan mendasari lahirnya suatu wadah kelompok kepentingan.

Jika melihat dari teori polarisasi sosial tadi ada kesamaan yang terjadi di kelompok HIPPA daerah irigasi Cemer atas. Pada awalnya ada kesadaran individu (kepentingan individu) yang kemudian ditransformasikan ke dalam lingkungan kelompok masing-masing. Hanya saja disini kepentingan individu tidak sampai terjadi konflik antar kepentingan individu di dalam kelompok itu sendiri. Justri konflik dimulai dari hubungan masing-masing kelompok dengan kelompok lain. (satu kelompok HIPPA mencakup satu desa } sehingga benturan dimulai pada saat mendapat jatah gilir, dimana ada individu yang tidak disiplin atau berbuat curang, dengan mengalirkan air yang bukan jatah desanya ke sawahnya. Inilah yang mengundang kerawanan konflik, walaupun sejumlah aturan telah ditetapkan namun masih saja ada anggota yang berlaku curang. Justru dengan adanya pengalaman yang demikian segera bisa ditangkap oleh kelompok masing-masing desa untuk menyatukan persepsi dan koordinasi  dengan membentuk Gabungan HIPPA Tirto Wahyu Tumurun.

Inilah awal kristalisasi identitas dan karakter yang variatif di dalam masyarakat atau kelompok akan dimaknai sebagai pemahaman pluralitas masyarakat/kelompok itu sendiri. Pengakuan adanya variatif dan karakter dan identitas dalm kelompok/masyarakat merupakan salah satu tolok ukur bahwa demokratisasi telah berjalan. Dan ini terjadi pada kelompok-kelompok yang tergabung dalam Gabungan HIPPA.

Permasalahannya disini baru dimulai. Pengkristalan identitas dan karakter bisa diakomodir oleh kelompok bahkan memperkuat masing-masing kelompok untuk bersatu dalam wadah baru, menggugat hegomoni ketidakadilan terhadap mereka.

Kekeringan telah memicu kesadaran mereka, walaupun sebenarnya ada beberapa faktor penyebab terjadinya kekeringan itu sendiri tetapi seolah-olahada sandaran untuk melampiaskan kegagalan panen mereka terhadap salah satu faktor penyebab kegagalan panen, yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) mengambil air dari sumber daerah irigasi Cemer atas. 

 

. Faktor-faktor penyebab kekeringan

1.      Faktor alam  {eksternal}

Musim kemarau yang panjang, curah hujan yang rendah, vegetasi penutup tanah yang berkurang, yang berbuntut suplai air irigasi rendah.

 

Jumlah rata-rata curah hujan di Ponorogo

dipantau di 42 stasiun curah hujan

                                       

Tahun Curah Hujan (mm)
April Mei Juni Juli

    2000

127

56

7

2

     2001

100

26

56

10

     2002

130

24

-

-

     2003

62

30

8

1

     2004

40

32

8

6

Sumber: Dinas Kimpraswil, Subdin Pengairan Kabupaten Ponorogo.

Apabila dilihat tabel diatas , maka pengaruh curah hujan di Kabupaten Ponorogo kondisi lima tahun terakhir, dari tahun ke tahun semakin berkurang

                                  Tabel 3

                     Jumlah hari hujan (x)

     Tahun

April

Mei

Juni

Juli

2000

7

4

1

1

2001

5

2

4

1

2002

6

2

-

-

2003

3

2

1

1

2004

3

2

1

1

Sumber: Dinas Kimpraswil, Subdin Pengairan Kabupaten Ponorogo

            Dari tabel di atas terlihat, bahwa terjadi penurunan jumlah hari hujan dengan masa puncak pada tahun 2002 sehingga menyebabkan gagal panen berat (puso) di Daerah Pengelolaan Irigasi Cemer Atas

  2.      Faktor internal {kesalahan manusia }

Kesalahan yang diperbuat manusia juga ikut andil dalam kekeringan antara lain:

a.       Upaya konservasi tanah&air belum maksimal

b.      Kurang upaya penyimpanan air dalam tanah

c.       Kurang efisiensinya pemanfaatan air

d.      Kurang dihargainya air hujan untuk rumah tangga

e.       Pola tanam dalam cakupan wilayah yang luas kurang tertata

Upaya konservasi tanah &air belum maksimal, hal ini dimulai pada tahun 70-an, di mana setelah diperbaikinya sistem pengairan sehingga pola tanam ikut berubah. Yang semula satu kali tanam padi dua palawija, diganti dengan pola dua kali padi satu kali palawija. Walaupun dapat meningkatkan hasil panen berkat teknologi intensifikasi, tetapi akibat pola tanam yang berubah berakibat terhadap struktur tanah. 

Para petani juga kurang berupaya dalam hal penyimpanan air dalam tanah. Hal demikian terlihat sewaktu musim penghujan, semua air langsung terbuang percuma ke sungai. Karena tiadanya peresapan, banyak pohon-pohon yang bisa dijadikan penyimpanan air sebetulnya, namun anggapan dan budaya yang berubah, dan sekaligus memanfaatkan areal lahan yang semakin menciut akibat pola pewarisan.           

Ketiadaan embung-embung yang dahulu dijadikan tempat penyimpanan air, juga pola tanam dalam cakupan wilayah yang luas kurang tertata artinya, para petani secara tradisional harus menanam padi, tanpa melihat kemungkinan untuk menananm komoditi yang lain, tanpa memperhitungkan kecukupan air di dalam budidaya usaha tani menanam padi. Dan ini bisa dipastikan akan terjadi kekurangan air. Hal-hal demikian yang harus segera disadari oleh para petani bahwa faktor-faktor penyebab kekeringan yang berasal dari internal pola pandang, pola budaya dan kebiasaan yang harus diubah.   

Faktor eksternal, pengaruh penggundulan hutan yang merupakan penyangga sebagai sumber pensuplai air di tingkat sumber mata air akan mengurangi debit air yang dialirkan. Adanya reformasi kebablasan, yang ditangkap oleh sebagian kecil warga masyarakat dengan penjarahan kayu-kayu hutan baik yang dilakukan warga ataupun oleh oknum petugas yang seharusnya melindungi. Sebab hamparan hutan ini dikuasai oleh Perhutani dimana orientasi penanaman hutan bertumpu pada sudut ekonomi. Pola tanam yang serentak sehingga sewaktu panen juga serentak. Hal ini menyebabkan permasalahan yang krusial, yang berakibat ; saling tuding, saling menyalahkan, sehingga terjadi konflik antar berbagai kelompok.

 

Resistensi Petani : Bantuan dari Wajah-Wajah Bertopeng

Perlawanan dimulai pada akhir tahun 2002, dengan adanya kekeringan yang melanda di daerah pengelolaan air cemer atas, yang berakibat terjadinya gagal panen berat (puso) seluas 679 hektar.

Resistensi petani pada awalnya dimulai dengan resistensi simbolik yaitu suatu perlawanan yang ditandai dengan:

a. Mengkritik di belakang juga menggerutu,

b. Diam

c. Menggosip (ngrasani)

Dampak kekeringan yang tidak tertangani dengan baik dan mendasar, dapat diprediksikan akibatnya. Mulai dari rawan pangan, penurunan derajad kesehatan, tingkat emosi masyarakat petani yang naik sampai dengan terjadinya saling menyalahkan.

Aksi perlawanan dimulai dengan menyalahkan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang dianggap sebagai salah satu faktor terbesar berkurangnya debit air yang mengairi areal sawah petani. PDAM mengambil bahan air dari sumber air di daerah pengelolaan irigasi cemer atas yang menjadi hak para petani. Sebab sebelum terjadinya krisis air, pada tahun-tahun sebelumnya kebutuhan air petani masih tercukupi. Setelah PDAM beroperasi maka kebutuhan air  banyak tersedot untuk kepentingan  Perusahaan Daerah Air Minum. Petani juga beranggapan sebagai perusahaan harus berani berinvestasi dengan melakukan pengeboran air di bawah tanah. Sedang PDAM walaupun sifatnya sosial tetap profit oriented.

Dinas pertanian sebagai lembaga formal berusaha untuk menjembatani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dengan berusaha untuk bersikap netral dengan memberi pengertian, dan penyuluhan dengan membuka cakrawala berpikir petani seputar penyebab kekeringan dengan mengupas dari pengaruh faktor-faktor internal. Dengan menjelaskan duduk perkara sampai pemecahan jalan keluar. Para petani nampaknya bisa menerima penjelasan dan sepakat untuk melaksanakan , demi kebaikan dan keberlangsungan budidaya usaha tani.

Dengan merawat dan memperbaiki kondisi ekologis, seperti pembuatan embung, menanam pohon ditempat-tempat tertentu sebagai penyimpan air, seperti pohon beringin, pohon prih dan lain-lain. Juga merubah pola tanam, di areal tertentu yang sulit dijangkau irigasi, hendaknya pola tanam dikembalikan seperti masa sebelum tahun 70-an, dengan satu kali padi dua kali palawija.

Dengan melihat pnyebab kekeringan dari sisi faktor internal para petani dapat memahami dan mempunyai toleransi yang tinggi terhadap perubahan yang memang harus dilakukan oleh internal petani sendiri. Namun penyebab kekeringan dari sisi eksternal ada ketidakpuasan petani terhadap penanganan dan pemecahannya. Para petani menyalahkan Perhutani, karena hutan produksi di tebang sehingga mengurangi sumber air, akibatnya berpengaruh terhadap debit air untuk irigasi ke areal petani. Hal ini secara terus terang dan berani mereka lontarkan. Hal yang demikian tidak akan terjadi pada era orde baru . Sebab pemerintah akan memanfaatkan elite formal (kepala desa) untuk mengendalikan dan mengorganisasikan kekuasaan yang ada dengan pola korporasi dan kooptasi.

Menyangkut soal legitimasi, para petani taat kepada legitimasi formal-prosedural, walaupun sekaligus memanfaatkan celah-celah legitimasi non – prosedural. Ketaatan yang bersifat semu muncul  akibat rasa takut pada sistem yang melingkari lembaga formal – prosedural, namun di luar itu para petani berani mengkritik pemimpin (kepala desa) bila mereka anggap menyimpang dari kaedah tradisi, nilai normatif yang diyakini petani.

Perlawanan semakin seru, karena PDAM mengambil air dari aliran sumber untuk irigasi petani. Hal ini mengundang (dimanfaatkan) pihak-pihak yang mempunyai kepentingan untuk berusaha menjadi pahlawan.

Pemerintah Kabupaten, langsung turun tangan dengan menjajikan pembuatan waduk kecil, sebagai alternatif yang paling memungkinkan untuk jangka pendek, seperti tututan para petani. Pemerintah begitu gampang menyanggupi tuntutan petani. Setelah diamati lebih lanjut, ternyata ada sekenario besar dibelakangnya. Sebab diberbagai kesempatan ternyata forum permasalahan demikian dapat dijadikan sarana salah seorang pejabat untuk lebih dekat dengan masyarakat dan meningkatkan popularitas dalam rangka pencalonan diri sebagai salah satu kandidat calon Bupati Ponorogo . Faktor kepentingan individu yang dikemas melalui lembaga formal sebagai pelayan masyarakat, sehingga tidak begitu terlihat maksud/tujuan yang sebenarnya. Disini sebuah kebijakan dibuat tanpa ada perencanaan yang matang. Keputusan dibuat mempunyai tujuan untuk menarik simpati demi keuntungan pribadi dengan memanfaatkan momentum yang ada . Sehingga dapat dikatakan timbul kesadaran semu.

Demikian juga aktor-aktor politik, dari berbagai partai politik, sebagai  anggota dewan yang terhormat, para wakil rakyat, memanfaatkan kesempatan emas ini, dengan mendengarkan, menampung aspirasi, seakan-akan merasakan kepedihan yang dialami dan dirasakan petani. Mereka datang dengan mengobral janji-janji dan seakan peduli dengan nasib petani, akan menyalurkan aspirasi ke pihak eksekutif, mengawal sekaligus menjembatani apa yang menjadi tuntutan petani yang tergabung dalam kelompok gabungan HIPPA Tirto Wahyu Tumurun.

Disebabkan momentumnya sangat tepat yaitu berbarengan dengan semakin dekatnya pemilihan umum legislatif, yang nota bene mereka semua akan mencalonkan kembali sebagai anggota legislatif. Sekali lagi disini tidak bisa dilepaskan dari faktor kepentingan baik pribadi maupun kepentingan partai. Selagi butuh seolah mereka mencurahkan perhatian sepenuhnya kepada harapan petani. Setelah harapan dan tujuannya tercapai, kehidupan mereka kembali ke menara gading.

 

Hasil Sebuah Resistensi

Paling tidak setelah adanya penguatan organisasi dengan melakukan perlawanan mulai menampakkan hasil. Tuntutan pembuatan waduk kecil sudah drelisasikan, dengan dibangunnya waduk kecil di Mrewong . Walaupun setelah dikaji dan diteliti di lapangan, kemungkinan kecil untuk bisa mengalirkan air sampai ke enam desa yang menjadi anggota gabungan HIPPA  Tirto Wahyu Tumurun, karena medan/areal yang diairi lebih tinggi. Akan tetapi ini sudah membuktikan bahwa kekuatan-kekuatan individu yang disatukan menjadi kkekuatan kelompok, di mana kekuatan masing-masing kelompok digabung memberi penekan yang kuat terhadap sebuah harapan/cita-cita.

Bantuan pangan berupa beras secara nasional di mana masing-masing kabupaten/kota yang mengalami puso mendapatkan bantuan sebesar 100 ton, yang mana 80% disalurkan di wilayah kecamatan Jenangan.

Dengan melihat hasil suatu perjuangan yang memungkinkan bagi gabungan HIPPA maka membuat mereka semakin bersemangat untuk melakukan perlawanan dengan tuntutan yang lebih luas kepada pemerintah daerah untuk dibuatkan/dibangunnya waduk CEMER.

Menuntut kepada PDAM untuk menghentikan pengambilan air dari sumber Cemer. Dan ini juga membuahkan hasil , di mana pihak PDAM menggilir pengambilan air dengan pengaturan untuk siang hari PDAM mengambil air dan untuk siang hari dialirkan ke areal lahan petani.

Ini merupakan jalan kompromi yang paling masuk akal, walaupun para petani kurang puas. Bagaimanapun juga kebutuhan untuk air minum manusia yang harus didahulukan. Harapan untuk mewujudkan pembangunan waduk Cemer menjadikan salah satu pengikat kekuatan untuk memberi tekanan kepada pemerintah untuk merealisasi kepentingan petani.

 

Penutup

         Pengalaman kekeringan yang menimpa petani menjadi peletup untuk menyadari kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan untuk menjaga konservasi tanah dan air, mengefisiensikan pemanfaatan air, juga merubah pola tanam dalam cakupan wilayah yang luas kurang tertata merupakan kesadaran baru yang terus dibangun untuk keseimbangan ekologis.

Kesadaran mengorganisir ke dalan suatu kelompok untuk melakukan raihan-raihan bersama, kesempatan lebih besar apabila masing-masing kekuatan kelompok disatukan /digabungkan ternyata mempunyai pressure yang lebih kuat  untuk meraih tujuan.

Keinginan yang kuat –pun harus memberi peluang untuk berkompromi, demi tujuan yang lebih besar. Kepentingan-kepentingan individu yang kuat,menyebar dan variatif setelah dikelola dengan baik akan terjadi pengkristalan identitas dan karakter yang akan mendasari lahirnya suatu wadah kepentingan dengan masuk kesaluran organisasi.

 

 

DAFTAR  PUSTAKA

 

Drajat Tri Kartono, Pajar Hatma Indra Jaya, lubang Kecil Menuju Teori Kritis: Teori, Idiologi dan Metodologi Frankfurt School  ,Pustaka Cakra, Surakarta : 2004.

 

Mansour Fakih, Masyarakat Sipil Untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Idiologi LSM Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta: 2004.

 

Nick Wiratmoko, Pradjarta D, Kutut Suwondo, Yang Pusat & Yang Lokal: Antara Dominasi, Resistensi, dan Akomodasi Politik di Tingkat Lokal, Pustaka Percik , Salatiga: 2004.

 

Onny S. Prijono, Pranarka, Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi, CSIS, Jakarta:1996.

   

Dwiyanto

Copy Right Corsa.2005

www.corsa ponorogo.tripod.Com