PJTKI Merusak Tatanan dan Prosedur Layanan Administrasi

Sudah bukan rahasia lagi bahwa selama ini PJTKI dalam mencukupi persyaratan Administrasi guna pemberangkatan TKI-nya banyak yang menghalalkan segala cara. Mereke berani mengeluarkan biaya 10 ribu hingga 20 ribu per berkas agar Pemerintah Desa/Kelurahan mau meloloskan "surat/kecukupan administrasi" yang "tidak beres" itu. Satu berkas pemohon biasanya terdiri dari KTP, surat Keterangan Domisili, Surat Ijin Keluarga dan bahkan PJTKI tersebut sanggup mencarikan Akte Kelahiran tanpa mempedulikan asal-usul TKI yang akan diberangkatkannya. Bagi PJTKI yang penting TKI mereka harus berangka, mereka tidak mau tahu tentang aturan kependudukan. Bila hal ini dibiarkan tentu akan berdampak pada kacau balaunya data base kependudukan kita, pemerintah harus segera mengambil tindakan penertiban apalagi sudah berulang kali kasus pemalsuan identitas TKI terungkap.

detail...

Pilkada Kabupaten Ponorogo

KPUD Kabupaten Ponorogo memastikan bahwa rencana Pilkada Kabupaten Ponorogo yang akan dilaksanakan tanggal 20 Juni 2005 tidak bakal diundur. KPUD berusaha sekuat tenaga mempersiapkan segala sesuatunya semaksimal mungkin walaupun alokasi waktu yang tersedia relatif singkat. Dengan dana yang terbatas, setelah usulan anggaran 7 Milyar-nya hanya disetujui separuhnya saja, KPU membuat terobosan dengan mengkepras sekitar 40% dari keseluruhan Petugas/pelaksana (KPPS) pada Pilleg dan Pilpres kemaren agar kesejahteraan mereka dapat ditingkatkan pada PIlkada 2005 ini.

detail...

Perseturuan Bupati VS Sekkab Ponorogo

Sekkab Ponorogo harus meninggalkan ruangan rapat  karena diusir Bupati yang mengatakan forum itu sebagai "rapat intern-nya". Pengusiran ini tentu saja mengagetkan beberapa pejabat yang hadir di sana yang notabene bawahan Tony Sunarto. Haruskah sikap seperti ini dipertontonkan Bupati dihadapan anak buah Sekkab? apakah Goverment ethic sudah tidak berlaku lagi atau orang-orang politik yang duduk di pemerintahan memang kurang paham dengan etika pemerintahan ? Dirasakan atau tidak sikap Bupati ini menimbulkan keprihatinan dibanyak kalangan Birokrat, yang tentu saja berdampak kurang baik terhadap pencalonan kembali Muryanto pada Pilkada 2005.

detail...

Nasib CPNSD Ponorogo terombang-ambing

Kasus CPNSD kabupaten Ponorogo benar-benar telah dijadikan komoditi politik para elit politik Ponorogo. Dalam beberapa kesempatan Bupati menyatakan 250 CPNSD itu tidak akan dapat diproses. Tetapi di lain pihak Sekkab tetap ngotot bahwa mereka masih bisa diproses. Terlepas dari pernyataan siapa yang benar, tentu sah-sah saja bila beberapa pihak mengatakan Kasus ini telah dijadikan Muryanto sebagai manuver politik untuk menjatuhkan Tony Sunarto.

detail...

Dibalik Kenaikan Baku PBB tahun 2005

Banyak Wajib pajak terkejut setelah mereka menerima SPPT PBB Tahun 2005 karena baku pajak mereka telah naik kurang lebih antara 25-30%. Kebanyakan kenaikan ini terjadi karena adanya "penyesuaian" kelas tanah dan bangunan. Sayangnya  "penyesuaian" kelas tanah dan bangunan ini tidak memiliki  dasar yang jelas, banyak diantara wajib pajak yang mengeluh karena Nilai jual obyek yang tercantum kelas tanah sebagaimana tersebut dalam SPPT jauh lebih tinggi dari harga pasar. Lalu bagaimana kenaikan ini terjadi, apa mereka (KP.PBB Madiun) hanya merekayasa angka dibalik meja? atau mereka (Petugas KP.PBB Madiun) yang dulu melakukan tugas pendataan/pemutakhiran kondisi obyek Pajak yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar? Kalau  BBM bisa naik 29 % kenapa PBB tidak bisa? Pertanyaan besarnya adalah apakah kenaikan ini memang Kebijakan Pusat (berlaku secara Nasional) atau ini merupakan bagian strategi  Pemkab agar Bagi hasil yang mereka terima dari pajak Pusat ini membengkak ?

detail...

www.CORSA PONOROGO.Tripod.Com